19 Tahun Sudah Papua Berotonomi Khusus, Dan Yang Menjadi Masalah Adalah Uang

117
News

19 Tahun Sudah Papua Berotonomi Khusus, Dan Yang Menjadi Masalah Adalah Uang

Sudah 19 tahun tanah Papua berotonomi khusus. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, otonomi khusus yang dibicarakan selalu hanyalah uang. Yang menjadi masalah dari UU Otsus selama ini adalah masalah uang, karena tidak dikelola secara baik demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua

“Kami waktu jadi mahasiswa memperjuangkan otonomi khusus dari tahun 1997 sampai 1998. Sampai masuk di era otsus dengan harapan bahwa kebijakan otsus dapat membawa harapan bagi generasi Papua. Ternyata 19 tahun banyak kegundahan dan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat Papua, tidak hanya itu banyak generasi Papua yang melihat masa depannya suram,” ungkap salah satu tokoh pemuda Papua Julian Kelly Kambu, kepada Balleo News, saat ditemui, Kamis (21/11).

Menurutnya, beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat pernah menyatakan sudah melakukan evaluasi terhadap kebijakan UU otsus. Namun yang menjadi pertanyaan, evaluasi yang dilakukan sudah sejauhmana?

Yang jadi pertanyaan, kata Kelly, kekurangan dari undang-undang otonomi khusus ada dimana. Mengingat persoalan hari ini di Papua terkait pembangunan, pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan tidak berjalan maksimal karena undang-undangnya saling bertabrakan.

“Dimana undang-undang yang bersifat sektoral itu menabrak undang-undang yang bersifat khusus. Sehingga dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat bawah, tidak berjalan maksimal. Lebih banyak yang dipersoalkan hanyalah uang, sebagaimana diketahui bahwa uang itu bukan kebijakan tapi uang itu adalah bagian dari kebijakan,” bebernya.

Lanjut Kelly, hari ini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif yaitu memperingati 19 tahun Papua berotonomi khusus. Menurutnya, kalau hanya libur biasa dan tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat khususnya menyangkut otsus, lebih baik tidak usah libur.

“Hari libur hari ini kalau hanya untuk menghargai hari otonomi khusus, untuk apa kita libur. Kalau bisa hari libur seperti ini dibuat kegiatan seperti seminar, loka karya atau pameran tentang memamerkan program apa saja yang dibiayai dengan menggunakan dana otsus, sehingga masyarakat tahu bahwa dana otsus itu membiayai program atau pembangunan apa saja. Manusia yang dibiayai oleh dana otsus itu ada berapa banyak yang sudah berhasil, sehingga masyarakat tidak menyalahkan pemerintah daerah kemudian pemerintah pusat juga tidak selalu melempar kesalahan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah tidak siap dalam mengelola dana otsus yang besar,” tegas Kelly Kambu.

Kelly berharap kedepan, jika UU Otonomi Khusus diperpanjang maka sebisa mungkin uang yang diberikan melalui dana otsus dapat lebih dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini agar masyarakat khususnya yang berada di kalangan menengah kebawah bisa lebih merasakan dampak dari dana otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Papua maupun Papua Barat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here