Para Bupati Gandeng UGM Kaji Kelayakan Pemekaran Papua Tengah

Para Bupati Gandeng UGM Kaji Kelayakan Pemekaran Papua Tengah

70

Rabu 20 November 2019, 11:52 WIB

Para Bupati Gandeng UGM Kaji Kelayakan Pemekaran Papua Tengah

Astrid Kumala Dewi- bicarapolitikNews

http://bicarapolitik.com/tag/papua
Bupati Puncak Willem Wandik (Nia Asyifa Anjani/bicarapolitik)

Jakarta – Harapan agar pemekaran Provinsi Papua Tengah direalisasikan kembali mencuat. Para bupati dari Tanah Papua pun menggandeng tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk melakukan kajian pemekaran provinsi tersebut.

“Hari ini kami para bupati yang ada di Papua Tengah jadi satu mendorong perjuangan (pemekaran) itu,” kata Bupati Puncak Willem Wandik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Kami juga sudah mengundang tim UGM untuk mengkaji tentang proses pemekaran Provinsi Papua Tengah,” imbuhnya.

Willem datang bersama dengan Isaias Douw, yang merupakan Bupati Nabire. Saat ini Puncak dan Nabire berada dalam wilayah administrasi Provinsi Papua.

Kembali pada keterangan Willem. Dia menyebut kajian tim independen yang disebutnya sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sesuai dengan keinginan Pak Presiden, Mendagri, bahwa ada satu daerah mau pemekaran dan ada rencana moratorium, maka kami pada prinsipnya para bupati sudah kerja sama dan mengundang, menggandeng UGM untuk mengkaji secara objektif dan bijaksana, sehingga tidak hanya asal keinginan untuk kekuasaan, tapi daerah Papua adalah sangat luas, rentang kendalinya sangat luar biasa,” ujar Willem.

Kajian itu nantinya akan menjadi masukan untuk pemerintah pusat terkait pemekaran Provinsi Papua Tengah. Jika hasil kajian itu layak, Willem, yang juga koordinator kajian dan komunikasi antara pemerintah pusat dan para bupati, pun menyatakan kesiapannya.

“Aspirasi rakyat ada, hanya tinggal kajian itu menentukan apakah layak atau tidak. Kalau layak, kami yang ada di pemerintah daerah ini sudah siap mendukung untuk menghadirkan satu provinsi,” ucap Willem.

“Bukan tujuan untuk bagi-bagi kekuasaan, tapi ini adalah untuk percepatan jangkauan kesejahteraan masyarakat. Karena Provinsi Papua sudah cukup besar, ada 29 kota/kabupaten, maka ini layak dibentuk,” imbuhnya.

Willem mengatakan sudah ada kesepakatan bahwa Kabupaten Timika akan menjadi ibu kota jika nanti Provinsi Papua Tengah terbentuk. Willem menargetkan kajian itu akan rampung pada Desember 2019.

“Dalam waktu dekat, sudah proses, sudah turun. Mungkin paling lama satu bulan lagi kami akan datang ketemu dengan Komisi II. Target kami paling lambat Desember sudah selesai,” pungkasnya.

(azr/dhn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here